Internalisasi Indikator Sasaran Visi dan Indikator Pembangunan 2025-2029

Relevansi Inflasi terhadap kebijakan atau isu pembangunan dijelaskan pada internalisasi terkait inflasi yang diikuti oleh seluruh Kepala BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Internalisasi ini juga sebagai ajang diskusi terkait perbedaan angka IPH (Indeks Pergerakan Harga) yang dihitung untuk kabupaten Kota non IHK dengan angka IHK (Indek Harga Konsumen) yang dihitung pada kabupaten kota yang menghitung inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali bisa mengganggu stabilitas ekonomi, yang menjadi prasyarat penting untuk pembangunan jangka panjang. Pemerintah biasanya mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP), inflasi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk :

• Menentukan alokasi anggaran

• Memperkirakan biaya proyek di masa depan

Contoh : Jika pemerintah merencanakan pembangunan jalan tahun depan, dan diperkirakan inflasi sebesar 5%, maka anggaran tahun depan akan disesuaikan naik 5% agar nilai riil proyek tetap sama.

Penggunaan Inflasi dalam Kebijakan Ketahanan Pangan, contohnya Inflasi komoditas pangan jadi pertimbangan utama dalam perencanaan program ketahanan pangan.

Contoh : Jika harga beras melonjak, pemerintah merancang program stabilisasi harga (misalnya dengan operasi pasar, cadangan beras pemerintah, atau subsidi transportasi distribusi).